Sulsel News

MAKASSAR,TRIBUN-TIMUR.COM-BPD PHRI Sulsel melayangkan rekomendasi kepada Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Makassar meminta memperketat izin pembangunan hotel. Upaya tersebut demi menyikapi penurunan hunian kamar yang mulai terjadi.

Demikian ungkap Ketua BPD PHRI Sulsel Anggiat Sinaga saat menggelar jumpa pers Hotel Grand Clarion Makassar, Rabu (24/7/2013). Menuritnya, industri perhotelan di Kota Makassar mulai menunjukkan kejenuhan. Dengan tegas organisasi yang menghimpun para pelaku usaha perhotelan ini meminta pemerintah untuk menyetop izin pembangunan hotel.

Anggiat menjelaskan tingkat pertumbuhan dalam pembangunan hotel di Kota Makassar mencapai 65 persen, sedangkan okupansi atau keterisian turun hingga 15 persen. Hal tersebut merupakan dampak negatif dari iklim investasi. Jika ini tidak segera diretas akan mengakibatkan degradasi dalam sektor industri pariwisata di Kota Makassar khususnya perhotelan.

"Kita tidak ingin kondisi perhotelan di Kota Makassar sama seperti Manado. Ribuan hotel terbangun namun tidak ada tamu yang menginap,"paparnya.

 Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kota Makassar sejak tahun 2012-2013 diperkirakan masih banyak hotel kecil kelas bintang dua maupun tiga yang masih belum  mendaftarkan izin usahanya di Kota Makassar. (*)