Sulsel News

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM- Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar rupanya menuai kritikan dan kontroversi dari sejumlah kalangan.

Salah satu pihak yang mengkritisi DPS yang dianggap bermasalah yakni dari tim Kapal Induk.

Kapak Induk merupakan salah satu tim pemenangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang pada Pilgub Sulsel lalu. Kini relawan tersebut memperjuangkan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Supomo Guntur-Kadir Halid pada Pilwali 18 September.

Manajer tim data Kapal Induk Sugeng Mapanyompa mempertanyakan sedikitnya jumlah pemilih yang terdaftar di DPS (daftar pemilih sementara) yang telah ditetapkan KPU Makassar.

Dia menilai jumlah pemilih dalam DPS Makassar jauh lebih sedikit dari daftar pemilih tetap (DPT) Makassar pada Pilgub Sulsel lalu.

KPU Makassar sendiri memang mengumumkan jumlah DCS pada Pilwali Makassar 18 September mendatang sebanyak 986.723 pemilih.

Menurutnya, pada Pilgub Sulsel lalu sendiri jumlah DPT di Makassar sebesar 1.163.835 pemilih dengan DPS 1,4 juta pemilih.

"Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa DPS yang ditetapkan KPU Makassar mengalami penurunan yang sangat besar dari DPT di pilgub lalu, padahal baru enam bulan yang lalu," kata Sugeng, Kamis (18/7/2013).

Selisih 180 ribu jiwa lebih kata Sugeng sama sekali tak wajar. "Kenapa sampai 20 persen berkurang, kemana mereka berimigrasi. Pertanyaannya apa yang terjadi di Makassar sehingga terlalu banyak orang yang tinggalkan Makassar," ucapnya.

Harusnya kata dia, DPC Makassar malah mengalami kenaikan dari DPT di Pilgub Sulsel lalu. "Kita punya hitung-hitungan harusnya naik 10 persen. Di beberapa pilkada trendnya terus naik. Ini kok Makassar turun? Kapal Induk menganggap ini sangat aneh. Kami siap menjadi pembanding dengan data KPU," tegasnya.

Kapal Induk sendiri di bawah pimpinan Haris Yasin Limpo di Pilwali Makassar kali ini mendukung Supomo Guntur-Kadir Halid (SuKa). KPU lanjut Sugeng harus mempublikasikan penyebab secara ilmiah penurunan ini. "Ini masih DPS masih sangat kita maklumi tapi marginnya cukup besar. Biasanya DPS mencerminkan pertambahan penduduk. Pengalaman DPS lebih besar dan berkurang di DPT," terang Sugeng.

Kapal Induk sendiri kata Sugeng kini telah membentuk tim untuk validasi data jumlah pemilih untuk dijadikan pembanding dengan data KPU. Pasalnya sejauh ini, sudah ada relawan SuKa yang melapor ke Kapal Induk tak terdaftar di DPS.

"Sejauh ini sudah ada yang melapor tak masuk di DPS padahal masuk di DPT pilgub. Kita sementara pemutakhiran data. InsyaAllah secepatnya akan rampung," tegasnya.

Bukti kejanggalan lainnya yang ditemukan dalam penetapan DPS yakni banyaknya pemilih ganda dan warga yang tidak memiliki nik KTP. Namun tetap diakomodir masuk dalam DPS.

Banyaknya DPS yang ditemukan oleh Panwal Kecamatan Rappocini terdapat pada Kelurahan Bonto Makio pada TPS 4 dan 5.

Panwaslu Rappocini, Ahmad Tawakkal Paturusi menyebutkan, salah satu kejanggalan yang ditemukan di TPS 4 dan 5 adalah mulai dari nama ganda, tidak memiliki nik dan parahnya lagi ditambah dengan nik yang ganda.

Contohnya seperti pemilih pada TPS 4 bernama Andi Wita Widiastuti. Perbedaan yang mencolok adalah dia memiliki nama ganda, nik sama namun berbeda tahun kelahiran.

Selain itu, Khaeril Anwar juga merupakan pemilih ganda. "Baik nik, nama, dan kelahiran sama. Namun ini tetap di masukkan dalam DPS," kata Ahmad Tawakkal Paturusi.

Temuan ini nantinya akan dilaporkan ke KPU Makassar untuk mencocokkan dengan data DPS yang telah diumumkan KPU Makassar.

"Sebenarnya masih banyak pemilih ganda yang tidak diperhatikan oleh KPU. Mestinya ini menjadi pelajaran bagi KPU untuk teliti dalam melakukan pendataan," ujarnya. (*)