Sulsel News

MAKASSAR,TRIBUN-TIMUR.COM-Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin menggandeng lembaga swadaya masyarakat (LSM) asal Kanada, Support to Indonesia Island of Integrity Program for Sulawesi (SIPS), demi meningkatkan layanan publik di Kota Makassar.

Ilham yang juga ketua Partai Demokrat Sulsel ini membentuk kerjasama pendampingan dengan SIPs di ruang kerjanya, Kantor Balaikota Makassar, Senin (22/7).

Pendampingan meliputi satuan layanan yakni kantor pelayanan perizianan, Lembaga pengadaan barang dan jasa, serta dinas kependudukan dan catatan sipil.

"Kerjasama ini lebih kepada peningkatan pelayanan yang berstandar mutu tinggi, sehingga ke depan nanti tidak ada cela munculnya praktek penyalahgunaan kewenangan," kata Ilham yang juga mantan calon gubernur Sulsel 2013 ini.

Project Manager SIPS Per Unhaim, Project Liason officer co-water International program SIPS Martdwita Bayulestari, Asisten bidang Pemerintahan kota Makassar Sittiara, sert sejumlah pimpinan SKPD lingkup Pemkot Makassar hadir dalam pertemuan ini.

Martdwita Bayulestari, mengatakan, kerjasama tersebut akan berlangsung hingga 2015 dengan melibatkan peran aktif pendampingan KPK dalam menciptakan pelayanan publik yang bebas korupsi. Layanan publik bebas pungutan liar (Pungli) atau suap.

"Makassar merupakan salah satu dari lima area yang merupakan sasaran program masuk dalam kerjsama cowater internasional," katanya.

Martdwita menyampaikan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan survei untuk Kota Makassar dan daerah lainnya di Sulawesi. Pelaksanaan survei sejak tanggal 31 Agustus hingga 15 Desember 2011 dengan jumlah responden sebanyak 553 orang.

"Dari hasil survei tersebut nilai integritas masing-masing intansi belum mencapai standar nilai yang ditetapkan KPK sebesar 6,00," ungkapnya.

Meski survei tersebut belum sesuai standar penilaian KPK, namun nilai pengalaman integritas diakui cukup baik sehingga Martdwita optimis dalam setiap survei kebijakan publik yang akan dilakukan hingga 2015.

"Ke depan, instansi daerah sudah bisa mencapai nilai lebih dari 6,00 yang merupakan nilai standar minimum integrasi pelayanan publik," ujar Martdwita.

Berantas Pungli di Kantor Perizinan Makassar :

* Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa

* Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

* Pendampingan Hingga 2015